Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) siap untuk membongkar landasan hukum utama bagi peraturan iklim AS: “temuan bahaya.” Keputusan tahun 2009 ini menetapkan kewenangan EPA untuk mengatur gas rumah kaca berdasarkan Undang-Undang Udara Bersih, yang kemudian mendasari setiap peraturan terkait iklim. Kemunduran tersebut, yang didorong oleh lobi selama puluhan tahun dari kelompok konservatif, membuka jalan bagi perjuangan hukum yang berkepanjangan dan kemungkinan besar akan sampai ke Mahkamah Agung.
Taruhannya: Kekacauan Hukum dan Ketidakpastian Industri
Langkah ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan di berbagai sektor. Perusahaan minyak yang menghadapi tuntutan hukum perubahan iklim bergantung pada kewenangan EPA untuk menentang klaim negara bagian dan lokal. Produsen mobil memerlukan standar emisi yang stabil untuk perencanaan produksi. Kemunduran ini membuat keduanya ragu. Seperti yang dikatakan secara blak-blakan oleh profesor hukum lingkungan hidup Pat Parenteau, pemerintah tampaknya fokus pada “mengacaukan segala sesuatunya sebanyak yang Anda bisa.”
Temuan Bahaya: Sejarah Singkat
Temuan membahayakan ini berasal dari keputusan Mahkamah Agung tahun 2007 dalam Massachusetts v. EPA. Pengadilan mengamanatkan EPA untuk mengatur gas rumah kaca sebagai polutan berdasarkan Undang-Undang Udara Bersih. Pemerintahan Bush awalnya menolak mengakui konsensus ilmiah mengenai perubahan iklim, sehingga menunda temuan tersebut selama hampir dua tahun. Namun, dasar hukumnya tetap ada: EPA harus mengatur polutan yang berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Oposisi Terorganisir dan Dukungan Industri
Selama hampir dua dekade, kelompok konservatif seperti Heritage Foundation berupaya membongkar otoritas ini. Meskipun ada tekanan, bahkan administrator EPA Trump pada awalnya ragu-ragu karena menyadari perlunya stabilitas peraturan. Banyak industri juga mendapat manfaat dari kerangka peraturan yang jelas, sehingga memastikan adanya “lapangan bermain yang setara.”
Argumen yang Cacat dan Penyalahgunaan Ilmiah
Pengembalian yang diusulkan ini bergantung pada argumen yang lemah, termasuk klaim bahwa emisi global membuat peraturan AS tidak efektif. EPA juga mengutip laporan Departemen Energi yang ditulis oleh para pelawan iklim, yang menurut para ahli salah mengartikan data ilmiah. Laporan tersebut dibuat secara ilegal, menurut keputusan pengadilan baru-baru ini.
Penolakan Tak Terduga dari Bisnis
Anehnya, beberapa industri menentang pembatalan tersebut. Perusahaan-perusahaan minyak bergantung pada otoritas EPA untuk membela diri dari tuntutan hukum terkait perubahan iklim, sementara produsen mobil khawatir akan terjadinya kekacauan peraturan. American Petroleum Institute bahkan meminta pembatalan tersebut hanya berlaku untuk emisi mobil, dengan tetap menjaga peraturan untuk pembangkit listrik. Hal ini menunjukkan bahwa kemunduran ini didorong oleh ideologi, bukan keuntungan ekonomi.
Implementasi Cepat Sinyal Strategi Litigasi
Jadwal pembatalan EPA yang luar biasa cepat menunjukkan adanya dorongan yang disengaja untuk segera mengajukan gugatan hukum. Tidak seperti aturan rumit pada umumnya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, langkah ini diselesaikan dalam hitungan bulan. Pemerintah tampaknya berniat untuk meneruskan konflik ini ke Mahkamah Agung, dengan tujuan untuk membatalkan preseden Massachusetts v. EPA.
Keputusan EPA untuk membongkar temuan bahaya ini merupakan serangan agresif terhadap regulasi iklim, dengan memprioritaskan tujuan ideologis dibandingkan stabilitas industri dan konsensus ilmiah. Kelompok-kelompok lingkungan hidup sedang mempersiapkan tantangan hukum, memastikan perjuangan berkepanjangan yang akan membentuk kembali kebijakan iklim AS di tahun-tahun mendatang.
